Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II B Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Gunawan Setiono mengatakan hingga April 2023, kinerja APBN adaptif hadapi risiko perekonomian di Kalbar yang dinamis.
“Di tengah perekonomian di Kalbar yang dinamis ini, kita bersyukur kinerja APBN masih adaptif hadapi berbagai risiko,” ujarnya saat kegiatan Konferensi Pers Rilis APBN Edisi April 2024 secara online, Rabu (1/5/2024).
Terkait kondisi perekonomian Kalbar, dari sisi pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.350,06 miliar (18,23% dari target) dan belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.390,06 miliar (22,03% dari pagu) dan defisit regional sebesar Rp4.728,60 miliar.
Kemudian Tingkat inflasi di Kalimantan Barat adalah 2,51% (year on year) dengan Ketapang menjadi kota dengan inflasi tertinggi sebesar 2,75% (year on year) dan inflasi terendah terdapat pada kota Pontianak 2,31% (year on year).
“Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) tercatat masing masing berada pada angka 148,58 dan 99,71,” kata dia.
Kinerja APBN Hingga 31 Maret 2024 tetap On Track
Kinerja APBN 2024 hingga Triwulan I cukup baik. Penerimaan bersumber daripenerimaan pajak yang didominasi oleh PPN, PPh, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Secara keseluruhan pendapatan negara mengalami kontaksi sebesar 18,23%.
Penerimaan perpajakan mengalami kontrakasi dipengaruhi oleh restitusi tahun 2024 yang telah mencapai Rp452 miliar (meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai Rp91 miliar).
Jenis pajak yang mengalami pertumbuhan adalah PBB dan pajak lainnnya dengan pertumbuhan masing masing 142,13% dan 6,35%. Pos PBB mengalami pertumbuhan yang signifikan karena terjadinya pergeseran penerimaan tahun lalu (shifting time).
Pendapatan pada Pos Bea Keluar juga mengalami kontaksi karena pengaruh pelarangan ekspor bijih bauksit dan sebagain besar ekspor didominasi oleh produk turunan CPO sehingga dikenai tarif Bea Keluaryang lebih rendah.
Realisasi Belanja APBN sampai dengan 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp7.078,66 miliar atau sebesar 22,45% dari total pagu anggaran, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) sebesar Rp2.350,06 miliar dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp4.688,60 miliar.
Belanja pemerintah pusat didominasi oleh belanja barang sebesar Rp1.102,60 miliar atau 24,46% dan belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp4.688,60 miliar.
Pada pelaksanaan Belanja APBN lingkup Provinsi Kalimantan Barat, rata-rata realisasi telah mencapai 20% – 25% pada setiap kota dengan realisasi tertinggi pada Kabupaten Bengkayang sebesar 25,61%.
Terdapat tiga kota dengan tingkat realisasi >25% yaitu Kota Singkawang, Kab. Sambas, dan Kabupaten Bengkayang.
Penyaluran TKD mencapai Rp4.688,60 miliar
Penyaluran TKD didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp12.677,21 miliar atau 26,21% dari pagu. Selanjutnya penyaluran DAK Nonfisik mencapai Rp734,45 miliar atau 23,42% dari pagu.
Penyaluran DAK Nonfisik tersebut diantaranya adalah Rp633,95 miliar Dana BOS untuk 6.524 sekolah, Rp29,59 miliar Dana BOP PAUD untuk 2.964 sekolah, dan Rp11,16 miliar Dana BOP Kesetaraan untuk 151 sekolah.
Dana desa telah disalurkan sebesar Rp536,93 miliar atau 28,42% dari pagu.
Pada dana desa 2024, terdapat earmark khusus untuk stunting, ketahanan pangan, dan kemiskinan. Untuk dana desa earmarked, BLT desa dialokasikan maksimal 25%, ketahanan pangan hewani minimal 20%, dan /atau penurunan stunting.
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi)
Sampai dengan tanggal 31 Maret 2024, penyaluran KUR di Kalimantan Barat mencapai Rp864,19 miliar untuk 12.495 debitur.
Penyaluran KUR terbesar terdapat di Kota Pontianak dengan penyaluran sebesar Rp124,37 miliar untuk 1.461 debitur dandiikuti oleh Kabupaten Kubu Raya dengan penyaluran sebesar Rp114,76 miliar untuk 1.746 debitur.
Jumlah penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sampai dengan 31 Maret 2024 mencapai 5.950 Debitur dengan total penyaluran sebesar Rp25,79 miliar.
Kabupaten Kubu Raya menjadi daerah penyaluran UMi terbesar di Kalimantan Barat dengan penyaluran sebesar Rp3,36 miliar untuk 760 debitur dan diikuti oleh Kabupaten Kapuas Hulu dengan penyaluran sebesar Rp3,20 miliar untuk 831 debitur.