Realisasi pendapatan APBN di Kalbar hingga Juni 2024 berada di Rp4, 314 triliun atau 33,46% dari target dengan sumber pendapatan masih didominasi oleh pajak penghasilan.
“Untuk oenerimaan perpajakan mengalami kontraksi dipengaruhi oleh restitusi tahun 2024 yang telah mencapai Rp608 miliar meningkat dibanding tahun 2023 sebesar Rp150 miliar,” ujar Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II A Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Provinsi Kalbar, Ade Indrawan Ali Rifai.
Selain itu seluruh pos perpajakan mengalami kontraksi kecuali pada PBB, Cukai, Pajak Lainnya dan Bea Masuk. Pos PNBP mengalami pertumbuhan positif 2,07% dengan rincian pos PNBP Lainnya mengalami kontraksi sedalam 8,31% dan pos Pendapatan BLU mengalami pertumbuhan positif 20,66%.
Sementara untuk realisasi belanja APBN di Kalbar sebesar Rp11, 784 triliun atau sebesar 36,90% dari total pagu anggaran, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (K/L) sebesar Rp3,876, triliun dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp7,908 triliun.
“Pelaksanaan Belanja APBN lingkup Provinsi Kalbar telah terealisasi hingga lebih dari 40% dengan realisasi tertinggi terhadap pagu anggaran terdapat pada Kabupaten Melawi sebesar Rp507,30 miliar (45,81%),” kata dia.