Pontianak, 2 Oktober 2025 (EK) – Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat Bersama Kemenkeu Kalimantan Barat menyelenggarakan Konferensi Pers APBN KiTa edisi September. Dalam konferensi ini dipaparkan berbagai informasi pelaksanaan APBN serta kondisi perekonomian regional Kalimantan Barat.
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kalimantan Barat hingga 31 Agustus 2025 menunjukkan kinerja yang optimal. Total pendapatan telah terealisasi Rp7.643,41 miliar terkontraksi 0,54% secara yoy dengan belanja negara mencapai Rp18.592,26miliar terkontraksi 8,84% secara yoy.
Belanja negara mampu dikelola dengan semakin efektif dan efisien ditengah pendapatan negara yang mengalami sedikit kontraksi. Kondisi ini menunjukkan kemampuan fiskal yang tetap adaptif dalam menghadapi dinamika dan gejolak perekonomian.
Dari sisi penerimaan, pajak di Kalimantan Barat tercatat sebesar Rp6.151,18 miliar atau 54,74% dari target Rp11.237,88 miliar. Secara akumulatif, penerimaan pajak mengalami kontraksi 5,04% (yoy). Hal tersebut utamanya dipengaruhi oleh kebijakan pemindahan kewajiban perpajakan dari kantor cabang ke kantor sesuai lokasi NPWP induk Wajib Pajaknya.
Sementara itu, penerimaan Bea dan Cukai Kalimantan Barat hingga akhir Agustus 2025 menunjukkan progres yang sangat baik. Realisasi penerimaan mencapai Rp419,54 miliar atau 157,79% dari target yang ditetapkan.
Dengan capaian tersebut, kinerja Bea dan Cukai tidak hanya melampaui target, tetapi juga tumbuh impresif sebesar 120,02% (yoy). Pertumbuhan signifikan terlihat pada penerimaan Bea Keluar yang meningkat hingga 328,03% (yoy), didorong oleh tarif CPO yang tergolong tinggi di sepanjang 2025. Penerimaan cukai juga mencatatkan pertumbuhan positif, seiring dengan bertambahnya volume produksi rokok dan beroperasinya dua pabrik rokok baru pada tahun 2025.
Tren positif juga ditunjukkan oleh kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kalimantan
Barat. Hingga Agustus 2025, realisasi PNBP mencapai 98,95% dari target. Pertumbuhan paling menonjol tercatat pada pos Pendapatan BLU yang tumbuh lebih tinggi sebesar 10,27% dengan
realisasi Rp407,30 miliar serta pada pos Pendapatan PNBP Lainnya yang meningkat 4,18%
dengan capaian Rp485,38 miliar. Kinerja ini merupakan hasil dari upaya optimalisasi pemanfaatan
Barang Milik Negara (BMN) dengan status idle, sehingga memberikan nilai tambah sekaligus memperluas sumber penerimaan negara.
“Saat ini belanja dikelola semakin efektif dan tepat sasaran untuk berkontribusi penuh
terhadap perekonomian di Kalimantan Barat” jelas Rahmat Mulyono, Kepala Kanwil DJPb Provinsi
Kalimantan Barat.
Realisasi Belanja APBN Regional Kalimantan Barat terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp4.946,53 miliar atau (50,09% dari pagu) dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar
Rp13.645,73 miliar (61,67% dari pagu). Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjadi penerima
penyaluran TKD tertinggi, dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.439,51 miliar.
TKD turut memperkuat APBD sebagai instrumen fiskal Pemerintah Daerah dalam mendukung
pembangunan di Kalimantan Barat. Realisasi APBD konsolidasi regional Kalimantan Barat hingga
31 Agustus 2025 mencatat pendapatan daerah sebesar Rp15.289,37 miliar atau 53,39% dari target dan belanja daerah sebesar Rp12.297,11 miliar atau 41,85% dari pagu yang telah
ditetapkan.
Kondisi ini menghasilkan surplus sebesar Rp2.992,26 miliar dengan SiLPA sebesar Rp3.596,01 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian pendapatan, khususnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat, belum dibelanjakan oleh pemerintah daerah.
Realisasi APBN di Kalimantan Barat sampai dengan 31 Agustus 2025 terus menunjukkan kontribusi nyata bagi masyarakat. Pada sektor pendidikan, penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) hingga 31 Agustus 2025 mencapai Rp691,98 miliar, diberikan kepada lebih dari 60.000 guru di Kalimantan Barat.
Selain itu program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 30 September 2025 terealisasi di 233 SPPG (Satuan Penyedia Pangan Gizi) dengan 559.239 penerima manfaat.
Program KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga berjalan positif
dengan realisasi mencapai Rp698,25 miliar untuk 5.379 unit rumah. Realisasi terbesar terdapat di
Kabupaten Kubu Raya dengan 3.307 unit rumah senilai Rp402,01 miliar. Di sisi pembiayaan, Kredit
Usaha Rakyat (KUR) di Kalimantan Barat terealisasi sebesar Rp2,84 triliun dengan penerima
sebanyak 38.160 debitur.
Realisasi terbesar terdapat di Kabupaten Ketapang yaitu Rp348,64 miliar. Di sisi lain, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) terealisasi Rp111,96 miliar kepada 23.479 debitur dengan mayoritas terserap pada sektor perdagangan besar dan eceran (97.05%). Rangkaian manfaat tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat perekonomian Kalimantan Barat secara berkelanjutan.
Diawali dengan perekonomian Kalimantan Barat yang tumbuh 5,59% (yoy) pada triwulan II 2025, indikator Ekonomi Makro Kalimantan Barat terus menunjukkan pola yang cukup baik. Tingkat inflasi terkendali pada angka 2,13% (yoy) meski secara mtm terjadi deflasi sebesar 0,26%.
Kelompok makanan, Minuman, dan Tembakau memiliki andil terbesar terhadap inflasi di Kalimantan Barat sementara panen serentak berdampak deflasi di Kalimantan Barat. Kondisi makroekonomi ini juga tercermin pada indikator sosial. Tingkat kemiskinan Kalimantan Barat berada di angka 6,16%, lebih rendah dibandingkan capaian nasional.
Ketimpangan pendapatan pun berada pada level moderat dengan Gini Ratio sebesar 0,316. Sejalan dengan itu, tingkat pengangguran juga terkendali pada 4,23% dan tetap lebih rendah dari rata-rata nasional, menunjukkan ketahanan ekonomi daerah yang cukup baik. Dari sisi perdagangan, Kalimantan Barat pada Juli 2025 mencatatkan surplus sebesar US$96,35 juta. Surplus ini terutama didukung oleh kinerja ekspor yang mencapai US$139,96 juta, jauh lebih tinggi dibandingkan impor yang tercatat sebesar US$43,61 juta.
Kinerja ekspor tersebut memperlihatkan daya saing produk unggulan daerah yang semakin kuat. Selain itu, indikator kesejahteraan petani juga menunjukkan perkembangan positif. Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Barat mencapai 167,85, menjadi yang tertinggi di regional Kalimantan sekaligus melampaui capaian nasional. Tingginya NTP terutama didorong oleh subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Namun demikian, Nilai Tukar Nelayan (NTN) masih relatif rendah di angka 101,14, sehingga perlu mendapat perhatian dalam upaya menjaga kesejahteraan masyarakat pesisir.
APBN Kalimantan Barat tahun 2025 tidak hanya mendukung stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penguatan layanan dasar, akses pembiayaan usaha, serta penyediaan hunian yang layak dan terjangkau.