Pontianak, 4 Desember 2025 (EK) — Kementerian Keuangan Kalimantan Barat menyelenggarakan Konferensi Pers APBN Kalimantan Barat Edisi November Tahun 2025 untuk memaparkan kondisi perekonomian regional serta realisasi fiskal hingga 31 Oktober 2025.
Ekonomi Kalimantan Barat tetap bergerak stabil di tengah dinamika global, ditopang oleh konsumsi domestik, penguatan sektor utama, serta perbaikan kinerja fiskal. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada Agustus 2025 tercatat 70,90%, dengan partisipasi laki-laki sebesar 85,32%. Ketimpangan pendapatan di Kalimantan Barat, yang tercermin dari Gini Rasio 0,316, berada di bawah angka nasional namun menjadi yang tertinggi di regional Kalimantan.
Garis kemiskinan berada pada Rp622.882 per kapita, sedangkan tingkat kemiskinan Kalimantan Barat mencapai 6,16%, masih di bawah rata-rata nasional. Sementara itu Indeks Pembangunan Manusia berada pada angka 72,09, menempatkan Kalimantan Barat dalam kategori tinggi, meskipun belum menyamai capaian nasional maupun regional Kalimantan.
Aktivitas ekonomi daerah terus ditopang oleh kinerja sektor unggulan. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku mencapai Rp82.695,18 miliar, sementara atas dasar harga konstan berada di Rp42.996,98 miliar. Struktur ekonomi Kalimantan Barat tetap didominasi tiga lapangan usaha utama, yakni pertanian dengan kontribusi 21,50%, industri 16,02%, dan perdagangan 13,89%. Ketiga sektor ini menjadi sumber daya ekonomi yang menopang ketahanan daerah, terutama di tengah fluktuasi harga komoditas dan permintaan pasar.
Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat tercatat 4,70%. Inflasi hingga Oktober 2025 juga terjaga. Inflasi year-on-year berada pada 2,07%, sedangkan inflasi tahun kalender 1,33% dan inflasi bulanan 0,17%. Indeks Harga Konsumen mencapai 108,24. Sementara itu, Nilai Tukar Petani menempati posisi keempat tertinggi secara nasional, menggambarkan kondisi kesejahteraan petani yang tetap meningkat.
“Kinerja APBN sampai dengan 31 Oktober 2025 menunjukkan peran fiskal yang semakin kuat dalam menopang perekonomian daerah, serta mendukung kualitas layanan publik bagi masyarakat” Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono.
Pada sisi fiskal, pendapatan negara hingga 31 Oktober 2025 mencapai Rp9.809,87 miliar atau 79,01% dari target. Penerimaan perpajakan per sektor mengalami peningkatan dibandingkan periode yang salam tahun sebelumnya. Peningkatan terutama berasal dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Pertanian–Kehutanan–Perikanan, serta Industri Pengolahan, yang seluruhnya terkait komoditas sawit.
Penerimaan perpajakan yang berasal dari PPh dan PBB mengalami kontaksi masing-masing sebesar 24,61% dan 67,41%. Meski demikian PPN tumbuh positif 7,72%, menunjukkan adanya aktivitas konsumsi dan perdagangan yang masih kuat. Sementara itu, penerimaan bea dan cukai tumbuh kuat mencapai 96,87% berkat dorongan komoditas ekspor seperti CPO dan produk turunannya. Potensi ekspor daun kratom juga terus diamati sebagai salah satu motor tambahan penerimaan daerah. PNBP tumbuh 6,19% menjadi Rp1.101,90 miliar, meliputi PNBP Lainnya dan Pendapatan BLU.
Belanja negara di Kalimantan Barat terealisasi Rp23.965,09 miliar atau 77,22% dari pagu. Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp6.827,23 miliar dengan komposisi belanja pegawai Rp3.795,38 miliar, belanja barang Rp2.448,40 miliar, serta belanja modal Rp567,84 miliar yang difokuskan pada pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur. Belanja bansos tersalur Rp15,61 miliar, terutama pada program bantuan pendidikan. Belanja Pemerintah Pusat berada dalam tren pengelolaan yang semakin efektif, efisien, dan terarah pada penguatan layanan publik.
Penyaluran Transfer ke Daerah juga menunjukkan akselerasi. Hingga 31 Oktober 2025, TKD terealisasi Rp17.137,86 miliar atau 82,18% dari alokasi. Komponen TKD meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp11.313,43 miliar, Dana Desa Rp1.462,23 miliar, Dana Bagi Hasil Rp972 miliar, DAK Non Fisik Rp2.818,18 miliar, DAK Fisik Rp531,26 miliar, serta Insentif Daerah Rp40,76 miliar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjadi penerima TKD terbesar secara nominal dengan Rp2.528,75 miliar, dipengaruhi oleh tingginya penyaluran Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.710,79 miliar. Terdapat pula penyesuaian rincian alokasi TKD sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan KMK Nomor 29 Tahun 2025, antara lain penyesuaian DAU dari Rp13.508 miliar menjadi Rp12.978 miliar, serta DAK Fisik dari Rp1.545,34 miliar menjadi Rp802,08 miliar.
Pada sisi kinerja APBD, realisasi konsolidasi pemerintah daerah di Kalimantan Barat hingga Oktober 2025 menunjukkan Pendapatan Daerah sebesar Rp19.601,82 miliar yang terdiri dari PAD Rp4.574,67 miliar dan Pendapatan transfer Rp14.973,77 miliar. Sementara itu Belanja tercatat sebesar Rp16.400,77 miliar, sehingga menghasilkan surplus Rp3.201,05 miliar. Kabupaten Sambas menjadi daerah dengan realisasi pendapatan dan belanja tertinggi, masing – masing Rp1.702,30 miliar dan Rp1.400,67 miliar.
Pada sisi pajak daerah, komponen konsumtif terbesar berasal dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang mencapai Rp661,79 miliar, sedangkan komponen non konsumtif terbesar berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang mencapai Rp395,26 miliar dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp383,00 miliar.
Secara keseluruhan, kinerja APBN Kalimantan Barat hingga November 2025 menunjukkan bahwa Kalimantan Barat memiliki daya tahan ekonomi yang baik dengan dukungan fiskal yang solid. Kinerja pendapatan menguat dan belanja terus diarahkan pada sektor-sektor seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, perlindungan sosial, serta penguatan daya saing ekonomi daerah agar pertumbuhan ekonomi tetap inklusif dan mempertahankan momentum positif hingga akhir tahun