Pontianak, 19 Desember 2025 (EK)- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan perkembangan Industri Jasa Keuangan (IJK), pelaksanaan edukasi keuangan, serta perlindungan konsumen di Provinsi Kalimantan Barat selama Triwulan I sampai dengan Triwulan III Tahun 2025. Secara umum, stabilitas sektor jasa keuangan di Kalimantan Barat tetap terjaga dengan kinerja yang resilien, di tengah dinamika perekonomian regional dan nasional.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong optimalisasi peran sektor jasa keuangan dalam memperkuat perekonomian daerah, khususnya melalui dukungan terhadap pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian Kalimantan Barat. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan akses pembiayaan, penguatan literasi keuangan, serta perluasan inklusi keuangan yang berkelanjutan.
Selain mendukung UMKM, sektor jasa keuangan juga berperan aktif dalam pengembangan sektor ekonomi lainnya seperti, pertanian, perdagangan, dan industri kreatif, guna membangun ekosistem ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing. Sinergi antara pelaku industri jasa keuangan dan pemangku kepentingan daerah terus diperkuat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.
Berdasarkan hasil pengawasan OJK Provinsi Kalimantan Barat, kinerja sektor perbankan, pasar modal, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) posisi Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan tingkat risiko yang tetap terkendali. Di sisi lain, OJK terus meningkatkan pelaksanaan kegiatan edukasi dan inklusi keuangan sebagai bagian dari upaya memperkuat pelindungan konsumen serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Perkembangan Sektor Perbankan
Kinerja perbankan di Provinsi Kalimantan Barat posisi Triwulan III Tahun 2025 tetap terjaga dengan baik. Data dari September 2024 hingga September 2025 menunjukkan bahwa penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil, dengan komposisi utama berasal dari produk Tabungan sebesar 59,3 persen, Deposito sebesar 25,8 persen, dan disusul dengan Giro sebesar 14,9 persen.
Dari sisi penyaluran kredit, angka penyaluran kredit terus mengalami peningkatan dengan porsi terbesar pada kredit konsumtif, diikuti oleh kredit modal kerja, dan kredit investasi. Penyaluran kredit masih didominasi pada sektor rumah tangga dengan market share 43,66 persen dari total kredit yang disalurkan dan disusul dengan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor perdagangan besar dan eceran dengan masing-masing market share sebesar 27,18 persen dan 15,85 persen. Sementara itu, kualitas kredit perbankan tetap terjaga dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) tercatat sebesar 2,02 persen secara agregat pada September 2025.
Di sisi lain, Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menunjukkan perkembangan yang beragam. Kredit UMKM pada segmen usaha kecil mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,87 persen secara tahunan (year-on-year). Namun demikian, secara tahunan segmen usaha mikro dan menengah masih mengalami kontraksi masing-masing sebesar 3,50 persen dan 2,46 persen.
Penyaluran Kredit di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
Perkembangan Sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)
Kinerja Industri Keuangan Non-Bank di Kalimantan Barat hingga Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan dinamika yang bervariasi. Pada sektor perasuransian khususnya asuransi umum, rasio klaim terhadap premi secara keseluruhan tercatat sebesar 62,09 persen, yang menunjukkan bahwa perusahaan asuransi umum masih cukup baik sebab pendapatan perusahaan masih lebih tinggi dibandingkan kewajiban yang harus dikeluarkannya. Namun demikian terdapat satu kabupaten dengan nilai klaim lebih tinggi dibandingkan nilai premi yaitu di Kabupaten Melawi (148,92 persen).
Sedangkan pada perusahaan asuransi jiwa, rasio klaim terhadap premi berada pada angka 68,68 persen. Terdapat 2 (dua) daerah yang memiliki tingkat rasio klaim/premi yang sudah melebihi 100 persen yaitu pada Kabupaten Sambas sebesar 112,32 persen dan Kabupaten Sanggau sebesar 177,41 persen sehingga memerlukan perhatian lebih.
Klaim Premi Asuransi Umum Wilayah Kalimantan Barat Posisi Triwulan III Tahun 2025
Klaim Asuransi Jiwa Wilayah Kalimantan Barat Posisi Triwulan III Tahun 2025
Pada sektor perusahaan pembiayaan dan pergadaian, penyaluran pembiayaan dan pinjaman menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung meningkat sejak Triwulan III Tahun 2024. Total penyaluran pinjaman pergadaian pada April 2025 tercatat mencapai Rp1,76 triliun. Sementara itu, penyaluran modal ventura menunjukkan tren perlambatan, khususnya memasuki Triwulan III Tahun 2025.
Di sektor financial technology (Fintech), OJK terus mencermati perkembangan penyaluran pembiayaan dan pengelolaan risiko, seiring dengan meningkatnya pemanfaatan layanan keuangan digital oleh masyarakat.
Perkembangan Pasar Modal
Kinerja pasar modal di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Posisi bulan data Agustus 2024 s.d. Agustus 2025, jumlah Single Investor Identification (SID) tercatat sebesar 23,78 persen secara tahunan menjadi 225.077 SID. Pertumbuhan tertinggi berasal dari investor reksa dana dengan peningkatan sebesar 39.615 SID, diikuti oleh investor yang meningkat sebesar 24.663 SID.
Peningkatan jumlah investor ini mencerminkan semakin tingginya minat dan kesadaran masyarakat Kalimantan Barat terhadap produk dan layanan pasar modal, yang terus didorong melalui kegiatan literasi dan edukasi keuangan.
Perkembangan Edukasi dan Inklusi Keuangan
Sepanjang Januari hingga Desember 2025, OJK Provinsi Kalimantan Barat bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Kementerian/Lembaga, dan pemangku kepentingan terkait lainnya telah melaksanakan berbagai program literasi dan inklusi keuangan.
Tercatat hingga tanggal 19 Desember 2025 telah terlaksana 101 kegiatan literasi dan inklusi keuangan keuangan dengan jumlah peserta mencapai 15.068 peserta di seluruh 14 Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat.
Bentuk implementasi kegiatan antara lain 51 kegiatan literasi dan edukasi Keuangan, 27 kegiatan asistensi/pendampingan, 16 kegiatan business matching program inklusi keuangan, dan 7 kegiatan lainnya seperti kompetisi, pertunjukan, dan pemetaan program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED), yang menyasar kepada kelompok sasaran prioritas literasi dan inklusi keuangan, antara lain karyawan/profesional, pelajar/santri, mahasiswa/pemuda, UMKM, masyarakat daerah 3T, penyandang disabilitas, guru/tenaga pengajar, perempuan, komunitas petani/peternak/nelayan, dan masyarakat umum.
Guna memenuhi amanat Pemerintah untuk mencapai target inklusi keuangan, bersama TPAKD Provinsi Kalimantan Barat dan 14 TPAKD Kabupaten dan Kota, diimplementasikan melalui 8 tema program kerja, antara lain pemberdayaan UMKM, satu rekening satu pelajar (KEJAR), perluasan titik akses keuangan, digitalisasi UMKM, perluasan program proteksi usaha pertanian dan peternakan, ayo cerdas berinvestasi, optimalisasi program jaminan sosial, dan business matching program inklusi keuangan.
TPAKD Provinsi Kalimantan Barat mencatatkan realisasi agregat rata – rata sebesar 106,94 persen, sementara untuk 14 TPAKD Kabupaten/Kota mencatatkan realisasi agregat rata – rata sebesar 128,50 persen.
Guna memenuhi amanat Undang – Undang nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045, Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Bappenas terkait Penyelerasan RPJPN – RPJPD 2025 – 2045, serta pencapaian target Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) 2025 – 2030, Rapat Pleno TPAKD se-Kalimantan Barat pada 11 Desember 2025, menetapkan rancangan delapan tema program kerja dan 20 program kerja inklusi keuangan,
Penetapan program tersebut diarahkan pada optimalisasi pemenuhan target Pemerintah melalui penerbitan regulasi dan kebijakan, penguatan aliansi strategis bersama forum lain di daerah, penajaman program dan kegiatan bagi kelompok sasaran prioritas, serta penguatan literasi keuangan dan business matching.
Pelindungan Konsumen dan Layanan Pengaduan
Dalam rangka memperkuat perlindungan konsumen, OJK Provinsi Kalimantan Barat memberikan layanan pengaduan konsumen, layanan konsultasi walk in, dan pemberiaan informasi publik melalui layanan iDeb SLIK.
Dari Januari s.d. September 2025 tercatat sebanyak 215 pengaduan yang tercatat dalam Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), yang seluruhnya telah selesai sesuai dengan target Service Level Agreement (SLA), dengan pengaduan terbesar yakni pada entitas Fintech P2P sebanyak 93 pengaduan, disusul Perbankan sebanyak 75 pengaduan, Perusahaan Pembiayaan sebanyak 29 pengaduan, dan Perasuransian sebanyak 18 pengaduan.
Berdasarkan statistik ini, OJK Kalimantan Barat akan terus memaksimalkan literasi kepada masyarakat terkait utilisasi pada produk/layanan jasa keuangan berbasis digital. Adapun 3 jenis permasalahan yang paling banyak diadukan antara lain perilaku petugas penagihan pada sektor Fintech P2P, permasalahan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), dan fraud eksternal berupa penipuan, pembobolan rekening, skimming, dan kejahatan siber.
Sementara itu, untuk layanan konsumen walk in hingga akhir November 2025, tercatat sebanyak 132 layanan konsultasi seputar sektor jasa keuangan dan 19 layanan pengaduan dan penerimaan informasi.
Untuk layanan informasi publik melalui layanan iDeb SLIK, dari Januari sampai dengan November 2025, tercatat layanan SLIK sebanyak 10.742 layanan, terdiri dari 6.020 layanan SLIK online, dan 4.722 layanan SLIK walk in. Jumlah realisasi layanan ini meningkat 20,33 persen dibanding realisasi tahun 2024 yang tercatat sebanyak 8.927 layanan.
Kantor OJK Provinsi Kalimantan Barat akan terus memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta memperkuat perlindungan konsumen guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan inklusif. Sinergi dengan pemerintah daerah, pelaku industri jasa keuangan, serta pemangku kepentingan lainnya akan terus ditingkatkan demi mewujudkan sektor jasa keuangan yang sehat, stabil, dan berintegritas.