PONTIANAK (EK) – Sebanyak 73.744 pekerja rentan di sektor perkebunan sawit di Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi sasaran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit Tahun 2026. Program ini menjadi salah satu upaya strategis pemerintah daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas cakupan perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit, khususnya mereka yang selama ini belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Alokasi perlindungan melalui DBH Sawit pada 2026 tercatat sebagai yang terbesar dalam tiga tahun terakhir. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja rentan yang memiliki risiko kecelakaan kerja maupun risiko sosial ekonomi akibat meninggal dunia.

Kepala Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi (KSI) BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Kalimantan, Yori Pratama, menjelaskan bahwa pemanfaatan DBH Sawit mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

“Pemanfaatan DBH Sawit dibagi menjadi dua porsi, yakni 80 persen untuk pembangunan infrastruktur dan 20 persen untuk kegiatan lainnya. Salah satu bentuk pemanfaatan dari porsi kegiatan lainnya tersebut adalah pemberian perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di sektor perkebunan sawit,” ujar Yori, Selasa (17/11/2026) malam.

Ia menjelaskan, program ini menyasar pekerja mandiri dan pekerja yang berada dalam ekosistem perkebunan sawit, tetapi belum terdaftar sebagai pekerja penerima upah di perusahaan. Kelompok pekerja tersebut perlu mendapatkan perhatian karena tetap menghadapi berbagai risiko pekerjaan meskipun tidak memiliki hubungan kerja formal dengan perusahaan perkebunan.

Melalui program ini, para pekerja akan mendapatkan perlindungan dalam dua program BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), dengan besaran iuran sebesar Rp16.800 per orang setiap bulan. Perlindungan tersebut memberikan manfaat berupa perlindungan atas risiko kecelakaan kerja maupun santunan kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia, sesuai dengan ketentuan program yang berlaku.

Lebih lanjut, Yori menyampaikan bahwa proses verifikasi dan validasi data terhadap 22.615 pekerja telah selesai dilaksanakan. Saat ini, proses tersebut memasuki tahap menunggu penerbitan Surat Keputusan (SK) Penetapan Gubernur Kalimantan Barat sebagai dasar penetapan penerima perlindungan.

“Verifikasi data untuk 22.615 pekerja tersebut sudah selesai dan saat ini tinggal menunggu SK penetapan dari Gubernur Kalimantan Barat. Kami berharap proses ini dapat segera tuntas pada November ini sehingga para pekerja yang telah ditetapkan dapat segera memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ungkapnya.

Dari sisi perkembangan program, alokasi perlindungan pekerja rentan melalui DBH Sawit pada 2026 menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2025, program perlindungan pekerja melalui skema DBH Sawit belum masuk dalam program kerja, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya jumlah pekerja yang mendapatkan perlindungan masih berada di bawah 35.000 orang.

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pontianak, Suhuri, mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beserta pemerintah kabupaten yang telah mengoptimalkan pemanfaatan DBH Sawit untuk memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Menurutnya, program ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan rasa aman kepada pekerja, termasuk mereka yang selama ini belum memiliki akses terhadap perlindungan jaminan sosial.

“Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk kepedulian dan investasi sosial untuk menjaga keberlangsungan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Kami berharap melalui dukungan DBH Sawit ini, semakin banyak pekerja rentan di Kalimantan Barat yang mendapatkan perlindungan sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih tenang tanpa harus mengabaikan risiko yang mungkin terjadi,” ujar Suhuri.

Ia menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan akan terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, perusahaan perkebunan, serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong perluasan cakupan kepesertaan. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari komitmen dalam mewujudkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang inklusif dan merata bagi seluruh pekerja.

“Harapan kami, ke depan semakin banyak pekerja yang terlindungi dan tidak ada lagi pekerja rentan yang harus menghadapi risiko pekerjaan tanpa jaminan perlindungan. Karena pada akhirnya, ketika pekerja terlindungi, keluarga menjadi lebih tenang dan kesejahteraan masyarakat juga dapat semakin terjaga,” tutup Suhuri.

Melalui sinergi pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan, pemanfaatan DBH Sawit diharapkan tidak hanya memberikan dampak terhadap pembangunan daerah, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat pekerja. Dengan semakin luasnya cakupan perlindungan, pekerja sektor perkebunan sawit di Kalimantan Barat diharapkan dapat bekerja secara produktif, aman, dan memiliki kepastian perlindungan sosial.

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *