Kalimantan Barat menutup Tahun Anggaran 2025 dengan catatan kinerja fiskal yang tangguh dan terkendali. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regional berperan strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung keberlanjutan pembangunan di daerah.
Hingga 31 Desember 2025, realisasi pendapatan negara di Kalimantan Barat mencapai Rp12.980,92 miliar atau 104,54% dari target yang ditetapkan. Sementara itu, belanja negara terealisasi sebesar Rp29.982,95 miliar atau 95,79% dari pagu anggaran.
Pendapatan Negara: Pertumbuhan Kuat dan Melampaui Target
Capaian pendapatan yang melampaui target didorong oleh kinerja positif dari berbagai sektor. Penerimaan perpajakan secara neto mencapai 98,06%, menempatkan Kalbar pada peringkat keempat nasional, dengan pertumbuhan yang mencapai 14,13% (peringkat kedua nasional). Sektor utama penggeraknya adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Pertanian, Kehutanan, Perikanan, serta Industri Pengolahan.
Penerimaan dari kepabeanan dan cukai juga menunjukkan penguatan signifikan, tumbuh 45,42% secara tahunan (yoy) menjadi Rp664,4 miliar, jauh melampaui target Rp314,3 miliar. Komoditas Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya menjadi kontributor utama. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang juga mencapai Rp49,8 miliar (113% dari target).
Belanja Negara: Fokus pada Layanan Publik dan Infrastruktur
Di sisi belanja, realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Kalbar mencapai Rp9.756,75 miliar (94,45%). Rinciannya meliputi:
· Belanja Pegawai: Rp4.611,40 miliar (98,52%)
· Belanja Barang: Rp3.940,64 miliar (91,07%) untuk operasional layanan dan bantuan masyarakat.
· Belanja Modal: Rp1.187,24 miliar (90,97%) yang difokuskan pada pembangunan dan revitalisasi infrastruktur.
· Belanja Bantuan Sosial: Rp17,47 miliar (99,42%), terutama untuk sektor pendidikan.
Transfer Ke Daerah: Penyaluran Optimal Jaga Pembangunan
Transfer ke daerah (TKD) terealisasi Rp20.226,20 miliar (96,45%). Penyaluran dana-dana kunci berjalan optimal:
· Dana Alokasi Umum (DAU): Rp12.980,98 miliar (98,88%)
· Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik: Rp3.517,94 miliar (98,71%)
· Dana Desa: Rp1.595,72 miliar (83,41%)
· Dana Bagi Hasil (DBH): Rp1.313,88 miliar (86,85%)
· DAK Fisik: Rp765,72 miliar (95,57%)
· Insentif Daerah: Terealisasi penuh 100%.
APBD Konsolidasi: Catat Surplus dan Siap Dukung Program Lanjutan
Secara keseluruhan, APBD konsolidasi pemerintah daerah di Kalbar mencatat pendapatan Rp23.329,47 miliar dan belanja Rp20.534,43 miliar, menghasilkan surplus sebesar Rp2.795,04 miliar. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) mencapai Rp3,43 triliun, memberikan ruang fiskal bagi program pemerintahan tahun berikutnya.
Dukungan untuk Program Prioritas Nasional
APBN juga menjadi instrumen pendukung program-program prioritas nasional di Kalbar:
- Program Makan Bergizi Gratis: Hingga akhir Desember 2025 telah menjangkau 634.364 penerima manfaat. Per 26 Januari 2026, cakupan meningkat menjadi 877.222 orang (sekitar 70% dari target) melalui 379 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
- Sekolah Rakyat: Pembangunan sekolah rakyat terealisasi di beberapa daerah, termasuk Pontianak (Rp2,65 miliar), Ketapang (Rp533 juta), dan Landak (Rp394 juta).
- Kredit Usaha Rakyat (KUR) KPP: Sepanjang 2025, KUR untuk sektor perumahan disalurkan senilai Rp76,55 miliar kepada 66 debitur, dengan penyaluran terbesar di Kota Pontianak (Rp44,73 miliar).
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono, menegaskan peran strategis APBN.
“Menutup tahun 2025, APBN tetap bekerja menjaga keseimbangan ekonomi daerah. Pendapatan negara mampu melampaui target, sementara belanja diarahkan untuk mendukung layanan publik, pembangunan, dan perlindungan sosial masyarakat Kalimantan Barat,” ujarnya dalam Konferensi Pers APBN Kalimantan Barat, 29 Januari 2026.
Dengan fondasi fiskal yang tetap kuat, APBN diharapkan terus menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi dan percepatan pembangunan yang inklusif di Kalimantan Barat ke depan.